LSM Kritik Pembangunan Pasar Bintoro, Bupati Dikado Kuda Lumping

KUDA LUMPING: Pegiat LSM Mohamad Rifai (kiri) menyerahkan kado berupa cambuk dan kuda lumping kepada Sekda Purwono Sasmito (harsem/sukma wijaya)

DEMAK- Sejumlah pegiat LSM yang dimotori Mohamad Rifai mendatangi kantor Bupati Demak untuk  menyerahkan kado berupa cambuk dan kuda lumping, kemarin.

Cambuk maupun kuda lumping itu  menjadi simbol kekritisan LSM  terhadap pembangunan Pasar Induk Bintoro, yang menelan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.  Namun sayangnya  penyerahan kado kemarin dialihkan kepada Sekda Purwono Sasmito karena Bupati mewakilkan pada Purwono.

“Ya,  karena pejabat yang bersedia menemui adalah Pak Sekda, maka kado ini kemudian  kami serahkan pada beliau. Ini,  bagian dari kritik LSM atas pengelolaan dan pembangunan Pasar Bintoro dengan  anggaran puluhan miliar rupiah,” kata Mohamad Rifai, kemarin.  

Alumni IAIN Walisongo, Semarang menambahkan  pembangunan Pasar Bintoro menyertakan anggaran APBD Pemkab Demak mencapai Rp 30 miliar.  Anggaran dikucurkan pada  tahun 2007 dan  2010 untuk dua tahap pembangunan pasar.

Selebihnya pada tahap ketiga tahun  2011, pasar dibangun dengan mekanisme melibatkan investasi, yaitu PT Karya Bayu Bangun Perkasa Jakarta.  “Yang menjadi persoalan, meski Pemkab memiliki saham besar dalam pembangunan pasar namun faktanya tidak. Dalam penjualan kios dan los pasar misalnya  Pemkab  tidak banyak memiliki kewenangan bahkan keuntungannya dinikmati investor,” kritik Rifai kemarin.  

Ditambahkannya,  dengan melibatkan investasi nilai pembangunan pasar total senilai Rp 65 miliar. 
Kedatangan  pegiat LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD)  ditemui  Sekda Purwono Sasmito, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Eko Pringgolaksito, dan sejumlah pejabat pemkab.

Sekda mengaku menerima dengan baik kado yang diberikan LSM. Pihaknya juga tidak  marah menerima kritikan yang disampaikan elemen masyarakat.  Menurut sekda, pemkab dalam pembangunan pasar sudah sesuai aturan. Anggaran puluhan miliar dikucurkan supaya pasar yang sempat terbakar di 2006 lalu itu, bisa segera ditempati pedagang. 

“Harapannya pembangunan pasar dengan kualitas yang memadai, berujung menggeliatnya perekonomian warga. Terbukti semenjak pasar diresmikan beberapa waktu lalu, pertumbuhan ekonomi warga terus meningkat,” ungkapnya. 

Kepala Disperindagkop UMKM Eko Pringgolaksito menyatakan pihaknya mempunyai komitmen melindungi kepentingan pedagang kecil. Pembangunan pasar di sejumlah kecamatan termasuk Pasar Bintoro, menjadikan pedagang bisa leluasa mencari nafkah.

Semakin bagus bangunan pasar, konsumen akan lebih tertarik dalam  membeli barang dagangan pedagang. Demikian halnya Pasar Bintoro yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar.  “Bangunan  pasar yang bagus dan terawat bersih seperti Pasar Bintoro akan membuat pelanggan nyaman. Mereka akan lebih memilih belanja di tempat ini dibanding lokasi lain,” terang Eko.

Dia sekaligus menambahkan pembangunan Pasar Bintoro, juga mengakomodasi kebutuhan pedagang pasar pascakebakaran enam tahun lalu. Mereka yang usai terbakar tidak mempunyai tempat tinggal tetap itu berjualan sembarangan menimbulkan berbagai dampak. Mulai dari kesemrawutan lalu lintas, potensi kekumuhan hingga kondisi kesehatan pedagang yang berjualan di pinggir pinggir jalan. Kondisi ini, menjadikan tekad pemkab membangun pasar bernilai puluhan miliar rupiah itu. (H41/SWI/JBSM/TAB)