KH Munif Zuhri Larang Ada Dualisme Kepemimpinan di PKB

Peringatan mengenang 40 hari wafatnya Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdul Aziz Manshur, yang digelar di halaman Pondok Pesantren Girikusumo, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Selasa (20/1/2016) malam

Ketua Dewan Syuro DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, KH Munif Muhammad Zuhri, meminta agar tidak ada dualisme kepemimpinan dan dualisme keputusan di tubuh organisasi. Meski keputusan ada di Ketua Umum.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan pengarahan dalam peringatan mengenang 40 hari wafatnya Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdul Aziz Manshur, yang digelar di halaman Pondok Pesantren Girikusumo, Mranggen, Demak, Selasa (20/1) malam.

Ia mengatakan, dalam struktur organisasi PKB terdapat dewan syuro dan dewan tanfidz, keduanya seringkali tumpang tindih, berbeda arah serta berbeda keputusan.

Terkadang dewan syuro mengarahkan kebijakan tertentu, sementara dewan tanfidz tidak memahami arah kebijakan tersebut.

Bahkan tidak jarang ketika dewan tanfidz memutuskan langkah kebijakan partai, justru tidak atas restu dewan syuro.
“Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka dalam waktu dan tempo tidak lama, partai ini akan menjadi partai yang selalu bimbang dalam mengambil langkah, tidak tegas dan tidak konsisten,” tegasnya.

Menurut pengasuh Ponpes Girikusumo tersebut, dewan syuro hendaknya diposisikan sebagai pembina yang memberikan nasihat dan arahan tentang apa yang harusnya dilakukan dan yang harusnya ditinggalkan.

Meski pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan ke Ketua Umum.

“Seorang ketua dewan syuro tidak dapat memecat atau merekomendasi pemecatan ketua dewan tanfidz. Demikian, dewan tanfidz juga tidak seharusnya melayangkan mosi tidak percaya terhadap seorang ketua dewan syuro,” tandasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada lagi perbedaan pandangan antar pimpinan. Dewan syuro akan memberikan arahan tentang mana yang benar sesuai kaidah dan nilai dalam syariah.

Maka ke depan tidak ada lagi keputusan dewan tanfidz yang menyimpang.

“Mengapa? Sebab kebenaran dalam pranata sosial itu tidak mutlak,” tuturnya disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.

Adapun dalam acara ini, juga dihadiri Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Sekjend DPP PKB Abdul Kadir Karding, Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Tutut), Ketua PWNU Jateng KH Abu Hafsin, Ketua Rois Syuriah PWNU Jateng M Adnan.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar menyambut gagasan tersebut. Sebab dalam struktur yang sama tidak boleh ada dualisme administrasi termasuk dualisme keputusan.

“Maka dalam AD/ART yang baru semua keputusan dan kebijakan partai menyatu,” katanya. (TRIBUNJATENG/Cetak/21 Januari 2016)