DPKKD Siap Penuhi Target PAD

DPKKD menyediakan ruang baru untuk pelayanan PBB-P2 (HARSEM/SUKMAWIJAYA)

DALAM persiapan launching PBB-P2, KPP Pratama Demak menyatakan siap mengawal masa transisi peralihan dari PBB-P2 dikelola pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah. Sementara DPKKD siap memenuhi target PAD.

Menurut Kepala KPP Pratama Demak Aan Almaidah Anwar, pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah bukan seperti membalikkan tangan. Membutuhkan waktu satu tahun, pihaknya bersama pemkab untuk mempersiapkannya. Dari mendidik delapan orang agar mengerti sistem PBB, sampai evaluasi dan validasi pembayaran PBB sebelum diserahkan ke daerah.

“Alhamdulilah, kami sudah selesai membuat laporan kondisi PBB-P2 dari tahun lalu beserta jumlah terutang yang belum dibayar,” ucapnya. Kendati masih ada terutang pajak, namun perolehan PBB Demak meningkat menjadi 176 persen, menduduki peringkat pertama se-Indonesia.

Peningkatan perolehan PBB menyusul adanya nilai NJOP meningkat, selama ini sekitar delapan tahun belum ada validasi NJOP, sehingga nilai NJOP Demak tetap rendah. Hal ini sangat merugikan jika muncul investor yang akan mengembangkan investasinya, sehingga harga tanah milik masyarakat akan dinilai murah. Dengan naiknya NJOP akan selaras harga pasar dengan obyek pajak.

Dan terkait nilai kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan 2011, Demak cukup bagus dengan tingkat kepatuhan sampai 79 persen. Hal ini mendorong pada penerimaan pajak di KPP Demak mencapai 104 persen atau Rp 312,4 miliar. “Kami berharap prestasi tersebut bisa dipertahankan,” kata Aan.  

Sistem Online
Sementara selaku motor penggerak penggalian PAD melalui PBB-P2, Kepala BPKKD Demak Siti Zuarin mengaku target PAD PBB-P2 mencapai Rp 14,5 miliar merupakan tantangan berat bagi pemerintah daerah. Namun pihaknya siap mewujudkan target tersebut, demi meningkatkan laju pembangunan.

Selain itu DPKKD juga akan menagihkan tunggakan PBB-P2 se-Kabupaten Demak yang mencapai Rp 5 miliar. Dalam persiapan transisi PBB-P2 dikelola daerah, pihaknya juga menyiapkan lokasi pembayaran PBB di delapan titik paymen online di Cabang Bank Jateng, Capem Bank Jateng di kantor DPKKD dan RSUD Sunan Kalijaga.

Selanjutnya sistem pembayaran online di kantor Kecamatan Bonang, Karangtengah, Guntur, Karanganyar, Gajah dan Karangawen. Menyusul ada penambahan lokasi pembayaran online secara lengkap di 14 kecamatan, pada bulan Juni atau semester II mendatang.

Selanjutnya untuk merangsang masyarakat agar tertib membayar PBB akan diberlakukan sistem administrasi yang diminta oleh warga, sampai di tingkat desa. Selanjutnya DPKKD bekerja sama dengan Kantor Pertanahan untuk kepengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus mencantumkan PBB lunas pajak.

Dalam persiapan PBB menjadi pajak daerah, DPKKD juga membekali dengan aplikasi Sistem Informasi Grafik (SIG). Sistem ini akan menjadi laporan up to date dalam laporan evaluasi pelaksanaan penagihan PBB.  (swi/tab)